Tantangan Ekonomi Pasca Pandemi

by | Aug 17, 2022 | Ekonomi/UMKM

Red

Saat ini dunia sedang menghadapi krisis pasca pandemi. Situasi pasca pandemi covid-19 menjebak ekonomi dunia masuk ke dalam resesi luar biasa. Dampak yang diberikan cukup signifikan. Sesuai teori, setiap peningkatan atau penurunan satu persen dari pertumbuhan ekonomi sama dengan hilang atau naiknya (vice-versa) dua juta employment yang ada pada suatu negara.

“Artinya, kalau Indonesia pada masa pandemi sempat drop (-5%) dalam pertumbuhan ekonomi, maka itu berarti ada tekanan luar biasa dalam ekonomi domestik,” ujar Khoirul Umam, Managing Director PPII, dalam acara Seminar Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri-4 pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE. Tema yang diusung dalam seminar tersebut adalah “Dampak Instabilitas Keamanan dan Tekanan Ekonomi Global Terhadap Konstalasi Politik Nasional 2024.”

Masalah yang dihadapi saat ini adalah meski pandemi sudah mereda tetapi tren peningkatan virus ini masih membayangi ekonomi nasional. Khoirul Umam menyebutkan bahwa data penderita covid-19 menurut WHO masih relatif tinggi dan melebihi angka awal tahun 2022. Ia juga menyebutkan adanya situasi tidak terprediksi dari perang Rusia-Ukraina yang memiliki pengaruh pada perekonomian global.

Dua situasi pasca pandemi tersebut menciptakan dampak yang luar biasa bagi ekonomi dunia, terutama dari sisi supply chain. Khoirul menjelaskan bahwa supply chain yang bermasalah memunculkan dampak yang memperparah ekonomi global. Paling dirasakan dampak pada kuartal II tahun 2022 di mana hampir mayoritas lembaga donor dunia merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, situasi ini memperdalam dampak ketidakpastian global dan meningkatkan disparitas ekonomi dan sosial pada level global.

Bagi negara maju dan negara berkembang yang memiliki kapasitas fiskal tentu bisa bertahan dan dapat mengendalikan dampak. Tetapi bagi negara yang tidak memiliki kapasitas fiskal memadai praktis tidak berdaya. Hal ini akan semakin memperlebar disparitas dunia di antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Data IMF, World Bank, ADB mengonfirmasi hal tersebut. Semuanya menjadi masuk dalam putaran ketidakpastian dunia.

“Bagi Indonesia dari segi angka, tidak terdampak parah seperti negara lain, juga harus melihat kapasitas ekonomi domestik. Dari aspek tren pasca pandemi, domestik demand relative progresif alami kenaikan. Tapi, demand domestic harus juga dilihat dampak lainnya terutama commodity price yang sangat dipengaruhi external factor,” jelas Khoirul.

Hal ini tampak dari komoditas CPO yang harganya amat bergantung pada permintaan harga global. Artinya, ketidakpastian global yang masih berlanjut memiliki risiko tidak produktif bagi Indonesia. Belum faktor high inflation yang per hari ini (16/8) mulai naik dan bisa ke angka 4 persen tahun ini. Prediksi lain tentang utang negara yang tembus tujuh ribuan triliun. “Mendekati ambang psikologis 40% GDP,” tambahnya.

 Khoirul Umam menjelaskan bahwa meski pada UU Keuangan ambang batas utang adalah 60%, penentu ambang sebenarnya adalah kapasitas ekonomi domestik untuk membayar utang tersebut. Berbeda jika ekonomi nasional sedang normal, tapi dalam kondisi tidak pasti semua pihak dan pemerintah harus awas dan peduli terhadap situasi.

“Terlebih pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, maka kemampuan untuk men-generate kelas menengah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka akan jauh lebih berat,” ungkapnya.

Dampak Ekonomi Domestik

Khoirul juga mencermati bahwa dampak ekonomi domestik memiliki beberapa implikasi yakni pendanaan dan kapasitas fiskal yang terbatas. Urusan Pemilu 2024 memiliki risiko tinggi karena dana belum cair hingga sekarang.

“Padahal verifikasi parpol sudah ditutup. Proses tahapan pemilu sudah dimulai tetapi proses pencairan dana masih bermasalah. Tentu itu terkait kondisi keuangan negara. Belum lagi risiko stagflasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi tapi dibayangi inflasi tinggi,” papar Khoirul. Ia melanjutkan bahwa risikonya akan mempengaruhi berbagai bidang salah satunya yang mulai terasa saat ini adalah kelangkaan BBM solar dan pertalite.

Langkah Bank Indonesia dalam mengamankan rate rupiah dengan guyuran intervensi dipertanyakan akan sampai kapan harus diguyur. Begitu pula beban subsidi pemerintah akan sampai kapan di tengah ketidakpastian global.

“Harus dilakukan langkah-langkah rasionalisasi terhadap kebijakan-kebijakan. Contoh paling mudah adalah membangun IKN yang harus dirasionalisasi. Jangan memaksakan diri melanjutkan kebijakan yang akan membahayakan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Berbeda jika ekonomi nasional sudah siap,” jelas Khoirul.

Jika kebijakan tersebut tetap berjalan, Khoirul yakin pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan memiliki ruang yang sempit. “Kapasitas fiskal terbatas plus utang luar negeri yang tinggi akan membuat impact pada pemerintahan mendatang,” ungkapnya.

Perjalanan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dirunut sejarah pada masa Orde Lama 1960-an ketidakstabilan politik banyak dirasakan di daerah luar Jawa. Pemberontakan terjadi karena muncul anggapan Jawa-sentris. Saat itu ambisi politik Sukarno berakibat pada pembiayaan fiskal yang berat. Faisal menyebutkan bahwa anggaran pada masa Orde Lama banyak terserap untuk pendanaan militer sampai 25 % PDB, termasuk dalam proyek mercusuar. Dari sini muncul defisit fiskal yang besar.

Foreign debt 1965 bukan hanya sekadar utang yang mencapai 25% GDP. Terjadi juga intervensi politik terhadap kebijakan moneter. Otoritas bank sentral banyak di-drive oleh kepentingan politik. Presiden Sukarno juga meminta BI untuk mencetak uang untuk membiayai APBN. Hal itu tidak menyelesaikan masalah hingga terjadi hiperinflasi 500% dan stagflasi. Harga pangan naik 200 kali lebih. Nilai tukar rupiah jatuh dan diambil kebijakan redenominasi memangkas nilai uang Rp 1000 menjadi Rp 1,” Ujar Faisal.

Di tahun 1998 kontraksi ekonomi tajam -13% dengan inflasi mencapai 7-8%. Kondisi saat itu juga penuh dengan ketidakpastian. Dimulai dari kondisi ekonomi yang tinggi. Negara yang andalkan diri pada ekspor mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Rate mata uang dipatok dan tidak menyandarkan diri pada pasar. Suku bunga juga sangat tinggi. Hal tersebut memunculkan kenaikan suku bunga di USA dan bangkitnya ekonomi China. Hal ini menular ke negara yang andalkan ekspor seperti Korea, Taiwan, Malaysia termasuk Indonesia.

“Intervensi IMF pada krisis 1998 diikuti perubahan politik dan kekuasaan. Setelah krisis, terjadi perubahan kebijakan pengawasan terhadap sektor keuangan yang sangat prudent,” jelas Mohammad Faisal.

Krisis 2008-2009 akibat spekulan sektor perumahan di USA oleh Lehman Brothers menyebabkan krisis global keuangan. Tetapi, Indonesia masih alami pertumbuhan positif di 4,9%.

Asumsi Inflasi Domestik

Pada krisis akibat pandemi, GDP kontraksi sampai -2% dan inflasi sekarang mencapai 3,85% year to date dan masih berjalan. Menurut Faisal hal ini jelas berbeda dengan inflasi di tahun 1960-an. Koreksi pertumbuhan di banyak negara masih terus terjadi dengan tren negatif.

IMF prediksikan pertumbuhan ekonomi global pada awal tahun 2022 adalah 3,8% tapi dikoreksi hanya 2,9% terjadi koreksi tajam di hampir semua negara. Dengan berbagai koreksi pertumbuhan pasca krisis dan pengaruh Rusia-Ukraina.

“Di Indonesia inflasi dikoreksi dan berpotensi lebih tinggi lagi meski peningkatannya lebih tipis dibanding negara lain. Nilai rupiah terkontraksi -5,4%. Namun, kontraksi mata uang negara lain terlihat lebih tajam. Meski ada nilai mata uangnya menjadi lebih tinggi seperti Rusia ke angka 21,8%,” ungkap Faisal.

Asumsi ke depan inflasi domestik dari kenaikan harga energi akan menjadi naik inflasi ke angka 5-6%. Jika harga pertalite naik Rp 10 ribu rupiah, maka inflasi bisa ke 7-8% bahkan bisa lebih jika terjadi efek psikologis atau ekspektasi.

Harga makanan masih ditahan oleh produsen karena masih menghabiskan stok lama. Jika nanti menggunakan persediaan mi instan baru, maka harga pasti akan naik tinggi dan inflasi bisa jadi semakin tinggi.

Cadangan devisa menjadi indikator penentu lain. Indonesia masih punya cadangan devisa sampai 6,6 bulan, sementara kesepakatan internasional tiga bulan aman. Faisal menyebutkan bahwa hal itu penting untuk mengatasi volatilitas rupiah. Jadi secara makro, indikator ekonomi tidak begitu buruk.

Masalah Ketenagakerjaan

“Dari sisi ketenagakerjaan, tidak seluruh serapan ketenagakerjaan pulih. Meski BPS sampaikan terjadi penurunan angka pengangguran, tetapi tidaklah merata. Yang tampak baik adalah sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Tetapi, sektor transportasi, industri dan pengolahan terlihat masih terus berkurang pertumbuhan tenaga kerjanya. Sektor UMKM mikro masih terus berkurang tenaga kerja. Jadi, tidak serta merta tumbuh,” paparnya.

Ia menambahkan orang bekerja juga upahnya tidak lebih mahal. “Masih sama dengan kondisi sebelum pandemi (-0,7%) per Agustus 2022. Di beberapa sektor penurunan upah masih cukup tajam,” pungkasnya.

Baca Juga

0 Comments

  1. Kalau penulis kurang jujur dalam menyajikan karya tulus, pasti dan pasti akan menyesatkan. Maka catatlah sejarah sebagaimana adanya. Syukur2 bisa…

  2. Sangat menginspirasi dan menopang semangat

  3. Sangat inspirasi, membantu menumbuhkan motivasi dan penopang semangat

Pin It on Pinterest

Share This