Setelah Undang Undang (UU) Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Salah satu amar putusan MK meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk segera membuat UU baru untuk gantikan UU No. 25 Tahun 1992 yang memang tidak relevan lagi.
Pada tahun 2019, RUU hampir disahkan di rapat paripurna terakhir di Parlemen. Padahal kualitasnya lebih amburadul dari UU 25 /1992 dan akhirnya kemudian dialihlanjutkan ke anggota Parlemen baru.
Saat ini draf RUU yang baru masih dalam tahap pembahasan drafnya di Pemerintah. Namun membaca draf terakhirnya, lagi-lagi semangatnya ternyata tetap mengatur atur koperasi.
UU koperasi yang benar itu seharusnya cukup sederhana dengan memberikan rekognisi/pengakuan, berikan distingsi/pembeda dan proteksi/perlindungan koperasi. Mengakui adanya praktik terbaik di lapangan dari koperasi, memberikan pembeda antara koperasi dengan korporasi, dan memberikan proteksi atas nilai dan prinsip koperasi.
Banyak praktik terbaik koperasi yang semestinya diakui. Sebagai contoh adalah keberhasilan dari gerakan koperasi kredit (Credit Union) yang terbukti memiliki daya tahan lebih baik dengan menghindari berbagai bentuk intervensi pemerintah dan kembangkan koperasi secara natural. Ini harusnya dipelajari dan didengarkan aspirasinya.
Selain itu, ada pembedaan yang penting yang seharusnya diberikan kepada koperasi seperti misalnya soal perpajakan. Di berbagai belahan dunia, koperasi kebanyakan diberikan distingsi dengan diberikan tax free (pembebasan pajak). Koperasi diberikan pembebasan pajak karena koperasi itu sudah jalankan misi pajak itu sendiri yaitu untuk keadilan. Koperasi itu secara inheren melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan, jadi pembebasan pajak bagi koperasi itu adalah hak moralnya koperasi.
Sebut misalnya di Singapura, di negara ini koperasi dibebaskan dari pajak, betapa pun sudah kuasai pangsa pasar ritel dan asuransi dan jadi konglomerasi sosial karena telah berkembang ke berbagai sektor bisnis strategis. Mereka cukup membayarkan dana alokasi tertentu dari sisa hasil usahanya untuk dimasukkan ke lembaga Trust Fund yang diakui pemerintah. Lalu dana tersebut dikembalikan ke gerakan koperasi untuk kegiatan seperti riset, lobi, dan pengembangan koperasi lagi.
Bentuk proteksi atau perlindungan yang riil bagi koperasi adalah memberikan jaminan kemurnian dari gerakan dari perilaku penyimpangan nilai dan prinsip koperasi dengan membuat sanksi yang tegas atas penggunaan nama koperasi. UU dibuat imperatif dan tegas untuk melindungi gerakan koperasi ini.
Membaca draf RUU Perkoperasian terakhir yang disusun pemerintah, isinya terlihat lebih banyak jadi rompi pengaman proyek elite yang langgar hal-hal prinsip koperasi baik sebagai perkumpulan maupun badan hukum persona ficta serta merusak otonomi koperasi.
Semangat dari UU Koperasi yang baik itu seharusnya memberikan peran otonomi koperasi lebih besar, dan lebih banyak memberikan delegasi pengaturannya ke dalam aturan rumah tangga koperasi dan mengurangi intervensi pemerintah.
Koperasi itu di berbagai belahan dunia berkembang karena dihargai otonomi dan demokrasinya, bukan diatur atur. Ini justru mengalami kemunduran jauh seperti ke jaman Kolonial.
Apa-apa yang seharusnya disamakan perlakuannya dengan entitas bisnis lain tidak diberikan kepada koperasi. Sedangkan yang seharusnya dibedakan justru disamakan. Ini akhirnya mengakibatkan koperasi di Indonesia tumbuh kerdil dan tidak natural.
Secara keseluruhan, draf RUU yang ada sangat buruk kualitasnya. Padahal, dalam perspektif membangun gerakan koperasi, suatu UU Perkoperasian itu lebih baik ditiadakan jika kualitas UU-nya itu buruk.
Jakarta, 17 September 2023
Suroto
Ketua Pengkajian dan Pengembangan Koperasi – LePPeK
0 Comments