Pernyataan Tidak Etis Juru Bicara Mahkamah Konstitusi

by | Sep 17, 2022 | Opini

Oleh : Muhammad Nur Lapong (Direktur LBH & Research Centre ForJIS)

Ada apa dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal akal sehat dan konsistensi negeri ini dalam berkonstitusi sesuai UUD 45?

Pernyataan Jubir Ketua MK Fajar Laksono (12/09/2022) membuat publik terhenyak mengenai, Presiden dua periode tak dilarang maju capres. Menurutnya tak ada peraturan yang melarang hal tersebut, namun lebih kepada etika politik. Dia mengamini Pasal 7 UUD 45 masih bisa perdebatkan, walau dia sendiri berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden 2 periode menjadi cawapres di periode berikutnya.

Saya sendiri sangat menyayangkan pernyataan Fajar Laksono sebagai pejabat penting dilingkungan MK, sangat tidak etis pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang pejabat, yang mana mendahului putusan hakim MK, bahkan mendahului pihak yang akan menggugat mengajukan judicial review terhadap pasal 7 UUD 45 dari UU atau pasal-pasal yang bertentangan. Dia menarasikan tentang etika politik, tapi dia sendiri menafikan etikanya sebagai seorang pejabat MK.

Dia seharusnya berhati hati sebagai jubir MK dia bukan seorang pengamat melainkan dia seorang pejabat MK di mana pernyataan itu bisa menimbulkan tafsir liar yang dibaca publik, sebab pernyataannya itu akan menimbulkan salah sangka terhadap MK yang sudah dicaci banyak orang atas sikap tak etis Ketua MK sekarang ini yang masih menjabat setelah menjadi adik Ipar Presiden Jokowi. Jabatan presiden adalah termasuk objek/subjek-locus standi gugatan MK.

Pernyataan tersebut juga bisa menimbulkan fight a compli terhadap hakim MK yang kelak akan menjadi hakim panel yang memeriksa di persidangan MK terhadap judicial review yang diajukan oleh pihak penggugat nantinya.

Masih lekat di ingatan publik ketika Tempo 4 tahun lalu, 27 Februari 2018, mewawancarai Fajar Laksono di mana ia mengatakan, “Secara hukum, tidak boleh ada orang pejabat sebagai presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali masa jabatan.”

Fajar mengatakan aturan itu hasil amandemen dengan semangat pembahasan jabatan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang bisa merugikan masa depan demokrasi. Pernyataan ini tentu erat kaitannya dengan rencana PDIP kala itu untuk menduetkan kembali Jokowi-JK.

Ada dua pernyataan yang tidak etis yang disampaikan dalam kurun waktu yang berbeda yang keduanya bertolak belakang oleh Fajar Laksono seperti dikemukakan di atas sebenarnya untuk apa? Tangkapan publik ini menimbulkan pertanyaan yang serius. Apakah bisa seorang pejabat lembaga publik yang mengurusi sengketa ketanegaraan di bawah UUD 45 yang diputus final dapat membuat pernyataan publik yang dikategorikan sebagai Pernyataan Politik atau itu memang sesungguhnya pernyataan resmi dari lembaga yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi?

Di ingatan Publik hari ini tentang MK adalah putusan MK tentang ambang batas yang menurut politisi Hidayat Nur Wahid anggora DP PKS sudah 17 kali dilakukan selalu ditolak dan tetap kekeh dengan PT. 20%. Dan di sisi lain ingatan publik yang paling anyar adalah perkawinan politik antara Ketua MK Anwar Usman dengan Idayati adik Presiden Jokowi.

Entah kedua peristiwa ini disengaja atau tidak? Mahkamah Konstitusi telah menjadi bulan-bulanan publik yang ingin melihat MK berdiri tegak lurus, mengingat posisi strategisnya memutus setiap sengketa Pilkada dan Pemilu yang sangat menentukan kepemimpinan negeri ini, yang publik semesta tahu bahwa oligarki sangat berkepentingan ikut cawe-cawe dalam memperbesar peluang keserakahan mereka.

Bisa saja publik menduga bahwa pernyataan Jubir MK Fajar Laksono di atas bisa ditafsirkan sebagai awal sinyal ke mana arah capres mendatang, sama seperti pernyataan Fajar Laksono pada tahun 2014 untuk mengganjal JK untuk wapres berikutnya. Sedang pernyataan Fajar Laksono hari ini seperti yang dikemukakan di atas bisa diduga sebagai sinyal kepada mantan capres untuk menjadi wapres. Apa iya? Dalam politik tak ada yang tidak-mustahil, semua bisa terjadi.

Dan MK adalah bagian dari sasaran politik oligarki yang harusnya mustahil namun bisa terjadi kapan waktu!

MK dalam berapa peristiwa politik yang menyertainya tidak bisa lepas dari gendang politik oligarki sejak pemilihan anggota hakim MK, pemilihan Ketua MK dan sampai soal anggaran MK. Namun publik tetap berharap agar MK sebagai hasil reformasi dan amandemen UUD ‘45 dalam menjaga tegaknya demokrasi dapat tegak lurus dari godaan oligarki?

Rorotan/12/9/2022

Baca Juga

0 Comments

  1. Kalau penulis kurang jujur dalam menyajikan karya tulus, pasti dan pasti akan menyesatkan. Maka catatlah sejarah sebagaimana adanya. Syukur2 bisa…

  2. Sangat menginspirasi dan menopang semangat

  3. Sangat inspirasi, membantu menumbuhkan motivasi dan penopang semangat

Pin It on Pinterest

Share This