LP3ES Rilis Hasil Riset : Skala Prioritas Jalan Konsolidasi Demokrasi

by | Sep 5, 2022 | Warta Berita

Red

Hari ini Indonesia tengah mengalami tren kemunduran demokrasi yang paling serius sejak era reformasi. Dengan melihat sejarah pasang surut demokrasi sejak republik berdiri, maka pasang surut demokrasi merupakan bagian yang mewarnai dinamika sejarah politik Indonesia. Setelah masa awal kemerdekaan yang dipenuhi semangat untuk membangun demokrasi pada awal kepemimpinan Presiden Sukarno (1945-1955), gelombang regresi mengikuti (1956-1958) dan bahkan tendensi otoriter terjadi pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Baru (1965-1998) otoriterisme pada masa kepemimpinan Suharto. Pada era reformasi pada awalnya demokratisasi berlangsung dengan penuh semangat (1998-2009). Namun, segera diikuti periode stagnasi (2009-2015) bahkan regresi (2016-sekarang).

“Mencermati pasang surut ini, maka satu kajian untuk merumuskan peta jalan dan mendorong konsolidasi demokrasi perlu dilakukan,” ujar Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES dalam penutupan acara Sekolah Demokrasi Edisi Kelima (04/09/2022). Pada penutupan acara, Wijayanto memaparkan hasil riset kerja sama LP3ES bersama Lab45 tentang peta jalan konsolidasi demokrasi 2045.

Setelah melaksanakan Sekolah Demokrasi pada Juni 2022, LP3ES kembali mengadakan Sekolah Demokrasi pada tanggal 2-4 September 2022. Ini merupakan sekolah demokrasi kelima setelah tiga kali diadakan di Indonesia di tahun 2020 dan 2021 dan satu kali di Belanda pada tahun 2022. Sekolah Demokrasi kali ini diadakan dengan format hybrid.

Wijayanto melanjutkan paparan hasil riset, “Jika kita menelaah literatur ilmu politik selama lima tahun terakhir, kajian tentang kemunduran demokrasi telah banyak dilakukan namun sebagian besar masih berfokus pada perkembangan terbaru atau situasi kontemporer.”

Dalam hal ini, satu studi yang secara serius melakukan refleksi atas masa lalu, melakukan analisa atas situasi terkini dan melakukan proyeksi ke masa depan dalam satu narasi yang utuh masih jarang dilakukan. Untuk itu studi ini juga bermaksud untuk mengisi celah dalam literatur tersebut dan merumuskan peta jalan guna mencegah regresi demokrasi dan sekaligus mendorong terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Wijayanto menyebutkan berdasarkan studi yang dilakukan, kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar masalah yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia yakni struktural, kultural, institusional dan agensi.

“Demi mendorong konsolidasi demokrasi Indonesia, studi ini mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada,” sebutnya.

Skala Prioritas Peta Jalan Konsolidasi

Studi yang dilakukan oleh LP3ES bersama Lab45 mengajukan skala prioritas peta jalan konsolidasi. Wijayanto memaparkan terdapat tiga skala prioritas untuk mengatasi masalah demokrasi Indonesia. “Pertama, permasalahan yang mestinya sudah kita mulai penyelesaiannya hari ini dan kita tuntaskan dalam 2 kali pemilu yaitu pada pemilu 2029,” paparnya.

Pada kategori pertama ini bertujuan untuk mengatasi politik uang dengan reformasi sistem pemilu, reformasi internal partai politik, transformasi lembaga penegak hukum, memperkuat fungsi media, membatasi politik dinasti dan membangun kekuatan penyeimbang dengan oposisi yang kuat.

“Prioritas keduaadalah mengatasi permasalahan yang mestinya sudah kita mulai penyelesaiannya hari ini dan kita tuntaskan dalam 3 kali pemilu yaitu pada pemilu 2034. Pada kategori kedua ini antara lain memperkuat masyarakat sipil, mematangkan skema welfare state dan pemberantasan korupsi,” ujar Wijayanto.

Prioritas ketiga adalah mengatasi permasalahan yang seharusnya sudah dimulai hari ini dan dituntaskan dalam 3 kali pemilu yaitu pada pemilu 2045. Pada kategori ketiga ini mencakup upaya untuk membatasi gerak oligarki, meningkatkan literasi politik, memperkuat multikulturalisme dan mewujudkan kaderisasi calon pemimpin bangsa.

Dari semua skala prioritas yang diajukan, kajian ini meyakini bahwa prioritas pertama semestinya diberikan pada menjawab permasalahan dan melakukan pembenahan di ranah elektoral, terutama politik uang. Mengatasi politik uang dalam pemilu merupakan agenda yang sangat realistis untuk dilakukan karena bahkan hampir semua politisi juga mengeluhkan hal ini, yang menemukan justifikasi dari sisi akademik tentang betapa bahayanya politik uang untuk demokrasi.

“Meminimalisir politik uang juga bisa menjadi agenda strategis yang berdampak pada banyak sektor lainnya, karena ia akan melahirkan para pemimpin yang lebih dekat kepada warga negara yang harapannya nantinya akan bisa menghasilkan berbagai kebijakan politik yang lebih berpihak kepada warga,” jelas Wijayanto.

Politik uang menghasilkan politik biaya tinggi yang ada akhirnya menghadirkan berbagai hal yang tidak diharapkan, yaitu di antaranya korupsi, ketergantungan pada pimpinan partai, dan pertukaran konsesi kuasa-uang antara partai dengan pengusaha yang kemudian membuka peluang para oligarki menguasai partai secara tidak langsung. Ini situasi yang membahayakan kualitas demokrasi. 

Wijayanto menyebutkan untuk mengatasi masalah kualitas demokrasi perlu ada reformasi sistem elektoral. Menurutnya, terdapat beberapa agenda yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan penyederhanaan syarat masuk untuk menjadi partai dan peserta pemilu; penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden; modifikasi sistem suara terbanyak dalam penetapan anggota DPR/DPRD; dan pembatasan masa kampanye.

Kedua, Wijayanto menilai bahwa syarat membentuk partai dan menjadi peserta pemilu terlalu berat terkait dengan sebaran kepengurusan dan keanggotaan. Demikian pula ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari jumlah suara partai dalam pemilu sebelumnya merupakan angka yang sangat tinggi yang rentan dengan suap dan oligarki terlibat dalam proses itu secara dalam.

Karenanya ambang batas itu perlu diturunkan setidaknya sama dengan ambang batas partai untuk dapat masuk di parlemen. Sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih dimodifikasi dengan memperhatikan peran partai dalam menetapkan calon terpilih jika calon tidak mencapai persentase tertentu dari suara yang memilih tanda gambar partai.

“Reformasi elektoral ketigadilakukan terkait meningkatkan bantuan keuangan partai politik. Bantuan partai dari negara saat ini terlalu kecil dari kebutuhan. Atas partai yang memperoleh kursi di DPR/DPRD, Partai di tingkat Pusat mendapat bantuan Rp1.000/suara, tingkat Provinsi Rp1.200/suara dan tingkat Kabupaten/Kota Rp1.500/suara,” ungkap Wijayanto.

Kajian KPK menyimpulkan bahwa partai politik di Indonesia membutuhkan anggaran Rp16.922/suara perlu mendapatkan perhatian sebagai skema besaran peningkatan bantuan keuangan partai. Peningkatan bantuan keuangan partai tersebut juga harus diiringi dengan pengaturan penggunaan, transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, Wijayanto menyebutkan untuk memanfaatkan AI (Artificial Intelligence) untuk mengintegrasi tata kelola elektoral. “Mekanisme tata kelola pemilu di ranah partai, ranah penyelenggara pemilu, pemilih, dan pemerintah harus diintegrasikan sedemikian rupa untuk efektivitas dan efisiensi proses pemilihan. Dengan pemanfaatan AI tersebut, kerja-kerja politik partai dalam pemilihan akan semakin mudah dan murah, demikian pula kerja dengan penyelenggara pemilu akan semakin mudah. Perkembangan AI yang semakin canggih akan membantu banyak hal, tanpa mengabaikan keamanan siber,” jelasnya.

“Akhirnya tawaran peta jalan dan periodisasi di atas baru akan terwujud jika kita sebagai bangsa berjuang bersama untuk mewujudkannya. Masyarakat sipil: akademisi, aktivis, jurnalis, perlu terus mendesakkan agenda progresif ini di ruang publik terutama menjelang periode elektoral seperti saat ini. Pemilu perlu membahas masalah-masalah substantif di atas, dan para kandidat presiden maupun legislatif harus bersedia membahas masalah-masalah demokrasi kita sehingga pesta elektoral sekaligus merupakan satu festival gagasan yang bermakna bagi ikhtiar mendorong konsolidasi demokrasi,” tutup Wijayanto.

Sekolah Demokrasi ini dihadiri oleh para intelektual luar negeri seperti Ward Berenschot dari Universitas Amsterdam, Sylvia Tidey dari Universitas Virginia. Ada juga pembicara dalam negeri seperti Budi Setiyono dari Universitas Diponegoro dan Herlambang P Wiratraman dari Universitas Gajah Mada. Sekolah Demokrasi juga menghadirkan Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat dan Fadli Zon, Partai Gerindra.

\

Baca Juga

0 Comments

  1. Kalau penulis kurang jujur dalam menyajikan karya tulus, pasti dan pasti akan menyesatkan. Maka catatlah sejarah sebagaimana adanya. Syukur2 bisa…

  2. Sangat menginspirasi dan menopang semangat

  3. Sangat inspirasi, membantu menumbuhkan motivasi dan penopang semangat

Pin It on Pinterest

Share This