Tidak ada referensi mutlak perihal makna dan limit kemakmuran. Setiap saat konstanta kemakmuran akan selalu mengalami tinjauan dan parameter yang di up-date untuk kebutuhan metodologi atau hanya sekedar kutak-katik data-data numerik di laporan keuangan negara. Kemakmuran adalah tujuan, namun ia adalah tujuan semu yang tak pernah tuntas untuk disepakati. Acuannya pun pelik dan penuh dengan perdebatan dalam menetapkannya. Akademis atau praktis. Apakah kemakmuran itu ditinjau dari banyaknya bertengger gedung-gedung pencakar langit? Infrastruktur yang membabi-buta, untuk disebut sebagai bahasa “wah” dengan cap pembangunan? Indeks SDM? Kecukupan sandang, pangan dan papan masyarakatnya? Atau, hanya kegetiran masyarakat menyaksikan kemakmuran yang telah dikuasai segelintir warga negara yang mampu menyitir kemana negeri ini diarahkan dan dibagaimanakan.
Atas nama kemakmuran semua bisa diperbolehkan bahkan dibenarkan. Dari mulai UU, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga cara bersikap dan berkata. Bisa dibelokkan. UU hari ini disahkan, besok lusa dilanggar hanya untuk sekedar justifikasi kekuasaan. Hukum menjadi ornamen pembenaran mereka. Bahkan, hukum diperas sedemikian rupa menjadi kesepakatan sesat mereka. Aturan banyak dijalankan dengan cara tak beradab, dan dihamini sebagai langgam terbaru rezim. Lalu, dengan gagahnya teriak “inilah prestasi kami”. Berjanji dahulu, hasilnya ditepati atau tidak itu urusan kemudian. Sumber-sumber kekayaan alam Negara diperas untuk kepentingan sebesar-besarnya segelintir pengusaha yang berkomplot ala koboi dengan penguasa.
Bisa juga penguasa merangkap pengusaha. Sulit melihat sekat kepentingan rakyat dengan kepentingan komplotan begal yang ugal-ugalan. Kelemahan dan keterbatasan leaderhip, kapasitas keilmuan dan knowledge pemimpin negeri, betul-betul mereka manfaatkan habis-habisan untuk tujuan membuat mereka lebih super hedon. Mereka-mereka menjadi VOC-VOC baru dengan dalih kepentingan rakyat.
Masihkah anda belum tersadar…?
Kang Tevi
0 Comments