Usaha mikro jumlahnya di Indonesia ada 64 juta atau 98,2 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Bentuk usahanya dari bakul cilok, bakul bakso, dagang kopi kliling di jalan dan lain lain. Usaha mikro inilah yang selama ini berikan 90 persen pekerjaan kepada rakyat kecil, hidupkan ekonomi rakyat dan berikan kehidupan riil setiap hari.

Saat pandemi terjadi, mereka dilarang jualan lagi. Mereka diminta di rumah tapi hidup keluarganya tidak ada yang mencukupi. Di mana mana mereka musti bertengkar dan kucing kucingan dengan petugas pengamanan Covid.

Separuh dari mereka atau sekitar 30 an juta saat ini telah bangkrut. Sebabnya karena kehabisan modal kerja, omset turun drastis karena tidak ada yang beli mengingat daya beli masyarakat juga turun akibat krisis ekonomi.

Tahun 2020 skema bantuan untuk usaha UMKM dikucurkan. Tapi uang sebesar Rp123 Triliun atas nama rakyat kecil itu ternyata modelnya hanya ditaruh di bank. Rakyat kecil usaha mikro itu gigit jari. Uangnya macet di bank.

Uang diatasnamakan rakyat itu ternyata hanya selamatkan likuiditas bank yang juga terlihat mulai mendekati sekarat karena pinjaman tak mengucur dan angsuran tersendat serta pinjaman macet meningkat. Padahal korporasi-korporasi itu itu sudah dapat uang sebesar Rp60 Triliun tahun 2020. Entah kemana larinya.

Pemerintah, karena rakyat sudah marah akhirnya pada Agustus 2020 mengucurkan dana sebesar Rp11 Triliun. Ini dibagi kepada 9 juta orang pengusaha mikro. Uang sebesar itu ternyata dampaknya sangat signifikan. Ekonomi jadi tetap bergerak positif dan rakyat telah terbantu. Tapi tahun ini sepertinya rakyat harus gigit jari, pasalnya hanya dijatah Rp3,5 triliun untuk bantuan usaha mikro ini.

Sementara itu, korporasi selain telah menikmati dana penempatan untuk talangan usaha mikro, jatah untuk mereka langsung, ternyata tetap masih minta suntikan ratusan trilyun lagi tahun 2021 ini. Termasuk dana untuk pelatihan Prakerja yang tidak jelas juntrunganya.

Rakyat banyak sebetulnya jenuh dan ingin protes, tapi mereka seperti biasa, suaranya hanya sayup sayup. Kondisi ekonomi kwartal 2 ternyata menurun lagi. Tapi fokus pemerintah tidak berubah, selamatkan segelintir korporasi yang sebetulnya tak berpengaruh terhadap denyut nadi ekonomi rakyat banyak selama ini.

Pemerintah sebetulnya punya uang cukup, bahkan dalam perhitungan, dana SAL (Saldo Anggaran Lama) Rp388 triliun dan akumulasi dana Silfa tahun 2021 sebesar Rp136 Triliun cukup untuk dibagikan kepada rakyat tanpa kecuali. Termasuk Presiden kalau mau terima.

Padahal hukumnya jelas, kalau dana itu diberikan cash kepada rakyat langsung maka efeknya ekonomi rakyat akan tetap bergerak, dijamin tak ada yang kelaparan, pemerataan ekonomi terjadi, dan yang pasti kurangi kontak fisik dan akhirnya cegah penyebaran virus.

Masalahnya sekarang, beranikah pemerintah tidak buat proyek-proyek pengadaan bansos, proyek prakerja, dan lain lain yang hanya untungkan segelintir pengusaha?.

Jakarta, 31 Juli 2021
Suroto