Jika merujuk kepada semangat Sumpah Pemuda 1928, maka tak pelak lagi itu menggambarkan semangat, daya kritis dan dinamika anak muda kala itu. Tentu yang paling terasa dari semangat anak muda ketika itu adalah daya kritis melakukan gerakan politik membangun nasionalisme. Gerakan politik yang dilakukan anak muda sebagai bentuk kecintaan tanah air (hizbul wathon). Kaum muda menyadari benar bahwa bangsa yang tertindas oleh belenggu penjajahan kolonial harus dilepaskan; jawabannya tidak lain dengan berjuang, membangun jiwa persatuan, dan “Sumpah Pemuda” salah satu jawabannya.
Seiring waktu, dinamika dan semangat anak muda dalam politik ‘praktis’ semakin menurun. Dalam survei Clinic for Community Empowerment (CCE) tahun 2016 menunjukkan 84,65% kaum muda tidak tertarik menekuni politik atau terjun ke dunia politik. Terungkap, dalam Pilkada beberapa daerah bahkan anak muda tidak tahu siapa dan dari partai mana kandidat diusung (73,24%).
Survei beberapa tahun lalu itu dilakukan di Yogyakarta kepada 482 anak muda kategori sebagai pemilih pemula (Hari Suyono, KR 28/10/2016). Yogyakarta sengaja dipilih sebagai tempat survei karena dianggap sebagai “miniatur” Indonesia dan relatif berpendidikan.
Selang setahun kemudian survei (jajak pendapat) yang sama dilakukan oleh harian KOMPAS terhadap anak muda. Cakupan survei jauh lebih luas yaitu di beberapa provinsi.
Ketika ditanya apa itu politik dan bagaimana mereka merespon situasi politik sekarang dan mengapa mereka tidak tertarik ke dunia politik? Anak-anak muda ini spontan menjawab, “politik tidak menarik”, bahkan sebagian dari anak muda rupanya sudah “muak” dengan politik. Dunia politik bagi mereka adalah dunia yang kelam, tempat para monster politik yang saling memangsa, termasuk memangsa rakyat. Pokoknya politik itu jauh dari bayangan mereka yang ideal sebagai jalan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, kebebasan, kesejahteraan dan keadilan (Kompas, 17/12/2017).
Kaum muda di sekitaran usia (20an tahun) ini 50,5 % menyatakan, yang mereka tahu dalam politik adalah cara untuk merebut kekuasaan semata. Jajak pendapat KOMPAS, yang melibatkan 275 anak muda di seluruh provinsi ini, meyakini bahwa berpolitik menjadi salah satu jalan mudah untuk mencari uang.
Kegeraman Anak Muda
Ketika KOMPAS bertanya, mengapa anak muda cenderung memandang politik begitu negatif? Umumnya mereka mengaku, persepsi negatif itu tidak dapat terhindarkan karena dunia politik selalu menggambarkan hal negatif, seperti perilaku tidak etis (gaduh), penyelewengan kekuasaan, intrik politik dan merebaknya kasus korupsi yang melanda para politisi dan kepala daerah. Tentang korupsi dikatakan, belum selesai kasus yang satu muncul kasus yang lain begitu seterusnya. Gambaran itu nampak jelas seperti diekspose media massa, TV, media on line dan lain-lain. Sebagai gambaran fakta (data KPK,2020), 22 dari 34 gubernur se Indonesia terlibat korupsi, dan dari 122 orang dari 542 Bupati/Walikota se Indonesia terlibat korupsi.
Atas dasar realitas itulah, wajar jika kaum muda ini “geregetan”, sebal atau geram – bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar “muak” melihat realitas itu. Yang jelas, keluhan kaum muda itu semestinya menjadi peringatan bagi partai politik dan elit politik kita.
Bagaimana pun, posisi kaum muda yang sering disebut sebagai generasi milineal dengan rentang usia 17-37 tahun itu cukup menentukan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menyebut jumlah generasi milineal sekitar 84 juta orang. Oleh karena itu, wajar jika suara mereka harus didengar dan diperhatikan dan representasi mereka harus diperhitungkan.
Parameter Partisipasi.
Sikap apatis kaum muda dalam politik sejatinya merugikan demokrasi. Dampak langsung dari minimya keterlibatan kaum muda dalam dunia politik menjadikan lemahnya kaderisasi bagi partai politik. Jika fenomena ini dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi lost generation. Gejala lost generation itu sudah terasa sekarang. Sangat minim kaum muda tampil di panggung politik. Kalau pun ada mereka tidak melalui proses kaderisasi, tetapi melalui jalu politik dinasti – yang juga masalah tersendiri dalam dunia politik Indonesia.
Dengan melalui jalur politik dinasti, kaum muda seperti kurang teruji karena mereka minim ideologi, tak memikirkan kepentingan rakyat (publik), dan tipisnya rasa kebangsaan. Kaum muda yang terlibat politik sekadar demi kepentingan pragmatisme. Tujuan beraktivitas politik tak lebih hanya mengejar ambisi kekuasaan, prestise, dan pundi ekonomi (Hadi Suyono,KR 28/20/16). Dari sini tidak mengherankan jika mereka akhirnya terjebak pada pusaran korupsi, dan akhirnya terjungkal di saat berkarir politik.
Guna mencegah terjadinya lost generation, maka penting kiranya para politisi senior kembali kepada hati nurani. Generasi muda itu tetap memerlukan sosok keteladanan, maka di sini segala fatsoen politik perlu mengedepankan sikap dan idealisme yang berakhlak. Sikap kenegarawanan seperti anti korupsi, mengedepankan kepentingan rakyat (negara), dan hadir pada tiap kesulitan masyarakat harus ditumbuhkan terus. Tentu itu semua adalah sikap genuine, bukan sekadar pencitraan yang terbukti adalah sikap hipokrit.
Sebagai rekomendasi, nampaknya perlu semacam sekolah politik yang mengajarkan semangat dan nilai-nilai keadaban politik, di samping pengetahuan mendasar sebagai seorang politisi seperti pemahaman fungsi dan tanggungjawab seorang anggota parlemen.
Tugas Lain
Bagi kaum muda, tugas dan tanggungjawab mereka memang bukan hanya di bidang politik, masih banyak hal yang dapat mereka artikulasikan, di luar politik; seperti kegiatan sosial, bisnis, musik, film, hukum, militer, dan sebagainya menunggu mereka. Kaum muda bukanlah pengekor, mereka punya peran sendiri dalam mengisi sejarah, yang jelas mereka adalah kaum yang mau tidak mau terlibat dalam urusan negara dan berpengaruh ke depan sebagai kader bangsa.
Yogyakarta, 23 Oktober 2021
0 Comments